Pengumuman Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014

PENGUMUMAN

TENTANG

Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014

  

Dengan hormat diberitahukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Repulik Indonesia untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
    1. Persyaratan Pelamar/Calon Peserta Seleksi, meliputi:
      • Warga Negara Indonesia;
      • Usia peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2014 berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
      • Nilai rata-rata Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah minimal 7,00 (tujuh koma nol nol) dengan tahun kelulusan 2012, 2013 dan 2014;
      • Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm;
      • Tidak bertato atau bekas tato dan bagi pelamar pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat;
      • Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;
      • Belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
      • Bersedia mentaati segala peraturan kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan; dan
      • Siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjualbelikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak;

 

Download Pengumuman IPDN 2014 Selengkapnya

Download Blangko Formulir Pendaftaran IPDN 2014

Surat Edaran Tindak Lanjut Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

SURAT EDARAN

Tindak Lanjut Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

 

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor : 02340.624 Tanggal 22 Juli 2014 Perihal Pengantar Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka bersama ini kami sampaikan Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Instansi Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk dapatnya :

Read more: Surat Edaran Tindak Lanjut Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Formasi Jabatan...

Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Pranata Komputer Tahun 2014

IMG 0207Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. (Kepmenpan 66/KEP/M.PAN/2003). Selanjutnya pada peraturan yang sama pada pasal 4 dinyatakan bahwa tugas pokok pranata komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, , mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
Jelas bahwa definisi Pranata Komputer (Prakom) di sini ialah definisi fungsional. Dan jelas pula bahwa fungsi prakom ialah seperti tersebut diatas. Kalau disingkat (supaya gampang diingat), garis besar fungsi tersebut ialah fungsi operator, teknisi, pengembangan (rekayasa), analisa, dan perencanaan.
Fungsi operator ialah fungsi yang langsung menghasilkan keluaran yang nyata, praktis, dan hasilnya bisa dilihat dan langsung dirasakan dengan mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya ialah entri data, menulis dan mencetak surat.
Fungsi teknisi ialah fungsi yang berhubungan dengan perbaikan perangkat keras. Misalnya, menemukan atau membuat node jaringan baru, pemasangan sistem komputer, pembersihan virus, instalasi program. Hasil yang diharapkan ialah lembaga bisa lebih menghemat biaya reparasi,instalasi, dan pengadaan. Oleh karenanya biaya pengadaan perangkat komputer bisa menjadi lebih rendah karena bisa memilih yang belum berisi sistem operasi. Karena seorang prakom tentu mempunyai kemampuan memasang sistem operasi suatu perangkat komputer.

Read more: Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Pranata Komputer Tahun 2014

BKD Gelar Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014

skp3Setelah lebih dari 30 tahun akhirnya formula tentang penilaian pekerjaan PNS berubah.Sebelumya penilaian kinerja PNS diatur dengan PP nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Dalam PP tersebut penilaian pekerjaan PNS hanya dinilai dari perilaku kerja saja. Aturan tersebut pada pelaksanaannya terkesan hanya formalitas hanya dibutuhkan ketika seorang PNS akan memproses kenaikan pangkatnya atau proses pensiun maupun proses kepegawaian lainnya.
Sebetulnya aturan dalam PP tersebut adalah baik, dimana unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan PNS sudah mencakup semua aspek dalam perilaku dan kinerja seorang PNS. Namun dalam perkembangannya ketika kinerja PNS adalah berbasis sistem prestasi kerja maka diperlukan alat ukur baru bagi kinerja PNS yang dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitas dan kualitas pekerjaan dengan sasaran akhir adalah capaian hasil kerja maka diperlukan regulasi baru yang akan mengukur rapor PNS tiap tahun.
PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS merupakan jawaban akan sebuah instrumen penilaian evaluasi kerja PNS yang dapat diukur secara obyektif, transparan dan akuntabel. PP ini seorang PNS diharuskan untuk membuat sasaran kerja pegawai (SKP) pada awal tahun. Ini berarti bahwa setiap PNS diharuskan mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan kata lain bahwa setiap PNS harus mempunyai pekerjaan yang jelas yang dapat diukur dan dinilai target kinerjanya. Perilaku PNS yang pada aturan sebelumya mempunyai bobot penilaian mutlak, dalam aturan baru ini hanya memiliki bobot 40% yang 60 % adalah aspek capaian kinerja (sasaran kerja pegawai). namun ada yang menarik dari salah satu unsur capaian kinerja ini yaitu aspek orientasi pelayanan,

Read more: BKD Gelar Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014

Cari di stius ini

Kotak Surat

  • Admin
    Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Sebelumnya terimakasih atas pertanyaannya. Untuk masalah anda, sebaiknya sdr ...

    Selengkapnya...

     
  • arin
    Asslamulaikum Sya mau brtanya, apabila pns wanita berstatus tergugat dalam perceraian dan sdh mngirimkan ...

    Selengkapnya...

     
  • Admin
    Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Untuk tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyelenggaraka n penerimaan ...

    Selengkapnya...

     
  • hendri
    Asslamulaikum BKD yang terhormat . Saya mau bertnya terkait dengan penerimaan cpns .apa kota probolinggo ...

    Selengkapnya...

     
  • Admin
    Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Berdasarkan pengumuman dan ketentuan dari Kementrian ...

    Selengkapnya...

Gambar Hari Ini

dsc05869.jpg

Pengunjung Web

252698
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
382
940
249405
11053
12682
252698

Your IP: 54.81.89.161
Server Time: 2014-09-30 18:47:46

Login Kotak Surat