Pelayanan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Layanan pada Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai meliputi :
  1. Pengajuan Ijin Belajar
  2. Pengajuan Askes
  3. Pengajuan Karsu/Karis
  4. Pengajuan tunjangan istri/suami
  5. Pengajuan tunjangan anak
  6. Pemindahan tunjangan suami/istri/anak
  7. Pengurangan tunjangan istri/ suami/anak
  8. Kenaikan Gaji Berkala
  9. Pengajuan Taperum
  10. Pengajuan uang duka
  11. Pengajuan ASKEM PNS aktif
  12. Pengajuan Askem istri/suami/ anak PNS
Persyaratan Pelayanan :
Pengajuan Ijin Belajar

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor : 812 / 261 / 425.203 / 2009 Tanggal 22 April 2009 tentang Ijin Belajar bagi PNS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1. Sebelum mendaftarkan diri pada suatu Perguruan Tinggi, PNS harus mengetahui terlebih dahulu status akreditasinya. Selanjutnya PNS tersebut wajib melaporkan diri kepada Walikota Probolinggo c.q. Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Apabila tidak melaporkan diri, Pemerintah Kota Probolinggo tidak bertanggung jawab atas kelulusannya serta tidak akan diberikan surat ijin belajar dan tidak akan diberikan penyesuaian ijasah;
  2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : SE/18/M.Pan/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan ijin belajar, antara lain :

    • PNS yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS.
    • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
    • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
    • Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksaan tugas jabatan;
    • Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    • Program pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah mendapat ijin dari menteri yang membidangi pendidikan;
    • Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;
    • Jarak tempuh antara tempat bekerja dengan tempat PNS menempuh pendidikan prinsipnya tidak mengganggu jam kerja;
    • Penyelenggaraan proses pembelajaran tidak hanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu;
    • Pengajuan ijin belajar PNS dilakukan pada awal perkuliahan atau paling lambat setelah diterimanya hasil evaluasi/prestasi belajar pada semester pertama;
    • PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
  3. Setiap PNS yang mengajukan Surat Permohonan Ijin Belajar, terdapat salah satu lampiran berupa Surat Pernyataan yang menyebutkan kesediaan untuk tidak meninggalkan tugas kedinasan dengan alasan kuliah, dan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengijinkan. Atas Surat Pernyataan tersebut, maka :
    1. Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan dan atau tidak memberikan Ijin Belajar
    2. Ijin Belajar dapat tidak diberikan bilamana :
      • Atas pertimbangan/masukan atasan langsung PNS yang mengajukan Ijin Belajar nyata-nyata perkuliahan yang ditempuh mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
      • Formasi memang benar-benar tidak tersedia untuk kesarjanaan yang ditempuh.
    3. Khusus diktum b di atas, perlu kami sampaikan penegasan bahwa : atasan langsung perlu mempunyai pandangan/wawasan bahwa Surat Pernyataan PNS yang mengajukan Ijin Belajar bukan merupakan formalitas semata sehingga bilamana dalam realitanya yang bersangkutan dinilai nyata-nyata sudah mengabaikan tugas kedinasan akibat kuliahnya, maka dapat ditinjau kembali permohonan ijin tersebut.
    4. Terhadap kesesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan pengetahuan / keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan di instansinya sedapat mungkin turut menjadi prioritas pemikiran bagi PNS yang mengajukan Ijin Belajar. Misalnya bagi TU Sekolah hendaknya tidak menempuh Jurusan Kependidikan, Tenaga Medis dan Tenaga Kependidikan tidak menempuh Jurusan Keadministrasian, dll.
  4. Mekanisme pengajuan ijin belajar bagi PNS diajukan kepada Walikota Probolinggo dan harus melalui Kepala Instansi PNS yang bersangkutan serta tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    • Foto copy DP3 2 tahun terakhir;
    • Foto copy SK PNS;
    • Foto copy SK pangkat terakhir;
    • Surat keterangan dari lembaga pendidikan
    • Foto copy sertifikasi akreditasi Perguruan Tinggi;
    • Jadwal kegiatan / Perkuliahan yang ditandatangai oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan;
    • Surat persetujuan dari atasan langsung (contoh terlampir);
    • Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak meninggalkan tugas kedinasan, tidak menuntut penyesuaian ijasah dan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan ( contoh terlampir).
  5. Bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Probolinggo tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dengan melampirkan foto copy ijasah dan transkrip nilai serta skripsi / thesis bagi pendidikan tinggi, dan foto copy ijasah/transkrip nilai bagi pendidikan menengah.
Keterangan tambahan untuk poin No 4 tentang mekanisme pengajuan ijin belajar :
  • Pemohon Juga melampirkan Foto Copy Ijazah Terakhir (Terlegalisir)
  • Semua Berkas Dibuat rangkap 2 (dua)
>> download lampiran contoh disini
.
Pengajuan Askes
  1. Mengisi blangko Askes >> download blangko disini
  2. Mengisi blangko model DK >> download blangko disini
  3. dengan melampirkan:
  • Foto copy SK Terakhir
  • Daftar gaji/Tanda terima gaji
  • Foto copy surat nikah dilegalisir KUA
  • Foto copy akte kelahiran anak dilegalisir Capil
  • Foto 2x3 = 3 lembar

Keterangan : Nomor 1 – 3 rangkap 2 lembar

Pengajuan Karis/Karsu
  1. Mengisi blangko laporan perkawinan >> download blangko disini
  2. Melampirkan foto copy surat nikah di legalisir KUA
  3. Melampirkan pas foto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 lembar
  • untuk PNS laki-laki : pas foto istri
  • untuk PNS perempuan : pas foto suami
Keterangan : masing-masing dibuat rangkap 2 lembar
Pengajuan tunjangan istri/suami
  1. Mengisi blangko laporan perkawinan >> download blangko disini
  2. Mengisi blangko model DK >> download blangko disini
  3. Melampirkan foto copy Surat Nikah dilegalisir KUA
Keterangan : Masing-masing rangkap 8 lembar
.
Pengajuan tunjangan anak
  1. Mengisi blangko Model DK >> download blangko disini
  2. Mengisi blangko tambahan anak >> download blangko disini
  3. Melampirkan surat nikah dilegalisir KUA
  4. Melampirkan Akte kelahiran anak dilegalisir Capil
Keterangan : Masing-masing rangkap 8 lembar
.
Pemindahan tunjangan suami/istri/anak
  1. Mengisi model DK >> download blangko disini
  2. Mengisi blangko tambahan anak >> download blangko disini
  3. dengan melampirkan:
  • Foto copy surat nikah dilegalisir KUA
  • Foto copy akte kelahiran anak dilegalisir Capil
  • Surat keterangan pencabutan/pemindahan gaji
  • Foto copy daftar gaji setelah tunjangan dicabut
Keterangan : Masing-masing rangkap 8 lembar
.
Pengurangan tunjangan istri/ suami/anak
  1. Mengisi blangko model DK >> download blangko disini
  2. Dengan melampirkan:
  • Surat kematian dari Lurah (apabila meninggal) dilegalisir
  • Surat cerai dilegalisir Pengadilan Agama (apabila bercerai)
  • Akte kelahiran bagi anak usia > 21 th
  • Ijazah anak yang telah lulus kuliah
Keterangan : Masing-masing rangkap 8 lembar
.
Kenaikan Gaji Berkala
  1. Melampirkan foto copy SK pangkat terakhir
  2. Melampirkan foto copy SK berkala terakhir
  3. Melampirkan foto copy SK Penyesuaian Masa Kerja (bagi yg memiliki)
Keterangan : masing-masing rangkap 2
.
Pengajuan Taperum
  1. Mengisi blangko pengembalian Taperum >> download blangko disini
  2. Dngan melampirkan:
  • Foto copy SK Pangkat Th. 1993 s/d akhir
  • Foto copy SK Pensiun
  • Foto copy KTP
  • Foto copy SK Pensiun janda/duda (bagi PNS yang meninggal dunia)
  • Surat keterangan ahli waris (bagi PNS yang meninggal dunia)
  • Foto copy Karpeg dan Karip
  • Materai 6000
Keterangan : Masing-masing 1 lembar
.
Pengajuan uang duka
  1. Laporan kematian
  2. Melampirkan Foto copy surat kematian dilegalisir Lurah
Keterangan : Masing-masing 1 lembar
Pengajuan ASKEM PNS aktif
  1. Mengisi blangko AKT-2 dan AKT-3 >> download blangko disini : AKT-2 AKT-3
  2. Mengisi blangko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) (Bulan PNS meninggal) >> download blangko disini
  3. dengan melampirkan:
  • Foto Copy SK CPNS (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SK PNS (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SPMT (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SK Pangkat Terakhir (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Gaji Berkala Terakhir (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Taspen (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Karpeg (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Karis/Karsu (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy daftar gaji
  • Foto Copy Surat Kematian dilegalisir Lurah
  • Foto Copy Surat nikah dilegalisir KUA
  • Foto Copy akte kelahiran anak dilegalisir Capil
  • Foto Copy KTP suami/istri dilegalisir Lurah
  • Foto Copy buku Rekening Bank
  • Surat keterangan belum menikah dan belum bekerja dari Lurah dan surat keterangan kuliah (untuk anak usia > 21 tahun) dilegalisir Universitas
Keterangan :
  • Masing-masing rangkap 2
.
Pengajuan Askem istri/suami/ anak PNS
  1. Mengisi blangko AKT-4 >> download blangko disini
  2. Mengisi blangko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) (Bulan PNS meninggal) >> download blangko disini
  3. Dengan melampirkan:
  • Foto Copy SK CPNS (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SPMT (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SK PNS (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Karpeg (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy SK Pangkat Terakhir (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Gaji Berkala Terakhir (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Taspen (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy Karis/Karsu (Legalisir Kepala BKD)
  • Foto Copy daftar gaji
  • Foto Copy Surat nikah dilegalisir KUA
  • Foto Copy Surat Kematian dilegalisir Lurah
  • Foto Copy akte kelahiran anak dilegalisir Capil
  • Foto Copy KTP suami/istri dilegalisir Lurah
  • Surat keterangan belum menikah dan belum bekerja dari Lurah dan surat keterangan kuliah (untuk anak usia > 21 tahun) dilegalisir Universitas
Keterangan :- masing-masing rangkap 2
<table width="100%" border="0"> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="15%">&nbsp;</td> <td width="85%">&nbsp;</td> </tr> </table>

Cari di stius ini

Informasi Pemberkasan CPNS

Kotak Surat

  • Admin
    Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Untuk tahun 2014 Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyelenggaraka n seleksi ...

    Selengkapnya...

     
  • edy kuswanto
    Assalamualaikum wr.wr Kepala Badan Kepegawaian Kota Probilinggo Mohon ijin pak saya mau menanyakan ...

    Selengkapnya...

     
  • Admin
    Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Saudara, kami perlu mengecek bukti fisik ...

    Selengkapnya...

     
  • Admin
    Untuk tahun 2014 Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyelenggaraka n seleksi penerimaan CPNS, karena ...

    Selengkapnya...

     
  • uzi
    asalam'walaikum bapak Ka.Kepegawaian Kota Probolinggo. saya mewakili honorer kota probolinggo tahun 2006 ...

    Selengkapnya...

Gambar Hari Ini

dsc05855.jpg

Pengunjung Web

228872
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
236
1003
226156
9411
9530
228872

Your IP: 54.237.249.10
Server Time: 2014-07-31 12:20:55

Login Kotak Surat